HIERARKI DAN UNDANG-UNDANG
KESEHATAN
A.
HIERARKI
Hierarki maksudnya peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan
di Indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
1. UUD 1945, merupakan hukum
dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Daerah (Perda), termasuk
pula Qanun yang berlaku di Aceh,
serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai
ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
Sedangkan peraturan perundang-undangan selain
yang tercantum di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,
Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan
oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.
Undang Undang Dasar 1945
UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan
Perundang-undangan.
Naskah resmi UUD 1945 adalah:
·
Naskah
UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan
kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta
dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal
·
Naskah
Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat UUD
1945 (masing-masing hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001, 2002).
Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah
dinyatakan dalam Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002
sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.
Ketetapan
MPR
Perubahan (Amendemen) Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi
terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu
berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai
lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA,
dan MK).
Dengan demikian MPR kini hanya dapat
menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi
Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta
memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersama-sama.
Undang-Undang
/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Undang-Undang adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan
bersama Presiden.
Materi muatan Undang-Undang adalah:
·
Mengatur
lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga
negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan
negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta
keuangan negara.
·
Diperintahkan
oleh suatu Undang-Undang Dasar 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal
kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan
darurat), dengan ketentuan sebagai berikut:
Perpu dibuat oleh presiden saja, tanpa adanya
keterlibatan DPR
·
Perpu
harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
·
DPR
dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
·
Jika
ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.
Peraturan
Pemerintah
Peraturan
Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya.
Peraturan
Presiden
Peraturan
Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan
Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Daerah
Peraturan
Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan
persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota).
Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,
dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pengundangan
Peraturan Perundang-undangan
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus
diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,
Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
Bahasa peraturan perundang-undangan pada
dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata,
penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa
Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan
kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan
ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.
Penyerapan kata atau frasa bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya
dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frasa tersebut
memiliki konotasi yang cocok, lebih singkat bila dibandingkan dengan
padanannya dalam Bahasa Indonesia, mempunyai corak internasional, lebih mempermudah
tercapainya kesepakatan, atau lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam
Bahasa Indonesia.
Asas dalam Peraturan Perundang-undangan
Ada
4 asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Asas legalitas
B. Undang
Undang kesehatan
Undang-Undang No.36 Tahun 2009
ialah Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak
dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma
agama. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 dengan paradigma sakit kemudian
diubah menjadi paradigm sehat pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.Kesehatan
merupakan hak asasi manusia jadi setiap manusia berhak memperoleh pelayanan
kesehatan tanpa diskriminasi.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia
dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan
cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.
Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.
Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang- Undang tentang Kesehatan yang baru.
Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.
Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.
Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang- Undang tentang Kesehatan yang baru.
Pertanyaan dan jawabannya :
1) Apa
yang dimaksud dengan hierarki ?
= Hierarki maksudnya peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
2)
Siapa yang
membetuk undang-undang ?
= dewan perwakilan rakyat (DPR)
3)
Mengapa
penetapan hierarki tidak dapat ditukar/diubah ?
=
karena hierarki tersebut telah disusun berdasarkan tingkat badan penyusunannya
dan isi ketentuan perundangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.
4)
Bagaimana
upaya pembangunan Negara yang tidak menyebabkan gangguan ekonomi ?
= upaya
pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan ,yang berarti bahwa
pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat yang merupakan
tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
5)
Kapan undang-undang
1945 mulai berlaku ?
=
18 agustus 1945.
6)
Bagai mana
pelayayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah ?
= melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, sumber : http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/tata-urutanhierarki-peraturan-perundang.html
The Emperor Casino - Shootercasino
BalasHapusThe Emperor Casino 제왕 카지노 - The Empire Casino is a fully licensed casino with 바카라 사이트 the finest slots, poker, video poker games and 카지노 the best live dealer $14.00 to $27.00 · In stock